Rimbawan Maluku membuktikan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat melahirkan nilai ekonomi yang menembus pasar global. Melalui proyek kolaboratif yang melibatkan berbagai lembaga, sekitar 1.000 petani di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, berhasil melakukan ekspor perdana komoditas pala, cengkeh, dan fuli premium ke Vietnam pada akhir 2025.
Inisiatif yang digerakkan Solidaridad Indonesia bersama PT Sinar Hijau Ventures (SHV), Balai Perhutanan Sosial Ambon, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) SBB, dan Pemerintah Kabupaten SBB itu berfokus pada penguatan usaha perhutanan sosial. Di wilayah seluas 13.861 hektare, program ini mendorong pengelolaan hutan lestari yang berjalan seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat desa.
Proyek tersebut dirancang untuk menjawab tantangan pasca-penerbitan izin perhutanan sosial, yakni mengubah legalitas akses kelola hutan menjadi kesejahteraan nyata. Selama ini, produk unggulan desa kerap terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, akses telekomunikasi, serta rantai distribusi yang panjang. Program Rimbawan Maluku berupaya membuka akses pasar yang lebih langsung dan inklusif agar petani dapat terhubung dengan pembeli global dan memperoleh harga yang lebih adil.
Country Manager Solidaridad Indonesia, Yeni Fitriyanti, mengatakan Rimbawan Maluku tidak sekadar berfungsi sebagai inkubator bisnis, melainkan inkubator kemandirian komunitas. Program ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas produk, manajemen pascapanen, dan tata kelola kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) agar mampu memenuhi standar pasar premium.
Menurut Yeni, pendampingan dilakukan agar petani tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, melainkan pelaku usaha yang memahami mutu produk dan mampu bersaing. Bersama para mitra, Solidaridad mendorong transformasi kapasitas komunitas agar keberlanjutan ekonomi dan lingkungan dapat berjalan beriringan.
Kabupaten SBB sendiri menjadi wilayah strategis dalam pengembangan perhutanan sosial di Maluku. Daerah ini menyumbang sekitar 36 persen dari total surat keputusan perhutanan sosial di provinsi tersebut, dengan luas mencapai 46.505 hektare. Bupati SBB Asri Arman menyebut keberhasilan ekspor perdana sebagai bukti efektivitas pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Ia mengatakan lebih dari 13.861 hektare hutan kini terlindungi melalui pengelolaan komunitas yang bertanggung jawab. Selain membuka akses pasar internasional, pengelolaan tersebut juga berpotensi menyerap karbon hingga 11,1 ton CO2 per hektare per tahun. Menurut Asri, capaian ini menunjukkan peran negara dalam memberikan akses legal bagi masyarakat untuk mengelola hutan secara mandiri.
Dampak lain yang menonjol dari program ini adalah tumbuhnya sentra inovasi yang dipimpin kelompok perempuan. Di Desa Kamal, kelompok Wanita Selumena dan Imakwa mengembangkan produk turunan pala, seperti manisan kering SeeManis dan selai pala, serta memproduksi Virgin Coconut Oil berkualitas tinggi. Kegiatan tersebut memperluas peran perempuan sebagai pengambil keputusan ekonomi di tingkat keluarga.
Rimbawan Maluku juga mendorong transformasi digital di desa. Pelatihan pemasaran digital telah dilaksanakan di lima desa untuk memperpendek jarak antara produsen dan konsumen di kota besar. Diversifikasi produk terus dikembangkan, antara lain Kopi Jahe di Desa Kawa dan produk turunan aren di Allang Asaude.
Ke depan, program ini menargetkan perluasan akses pasar serta penguatan kelembagaan bagi sedikitnya 10 KUPS agar mampu beroperasi secara mandiri dan berkelanjutan. Melalui pendekatan inkubasi komunitas, Rimbawan Maluku berupaya menempatkan perhutanan sosial bukan hanya sebagai program konservasi, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi desa.
