Indonesiafinance.id, Jakarta- CEO PT Danantara, Rosan Roeslani, memastikan proses pelepasan 12 persen saham Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc untuk Indonesia segera difinalisasi. Ia menegaskan kesepakatan prinsip sudah tercapai dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut, dan saat ini tinggal menunggu tahap akhir berupa penandatanganan.
“Insyaallah segera. Ini sedang dalam proses, tapi semua kesepakatan yang dinegosiasikan sudah kita secure. Bisa dibilang semuanya selesai, tinggal menunggu finalisasi draft detailnya,” ujar Rosan seusai menghadiri Investor Daily Summit 2025 di JCC, Jakarta, Rabu (8/10).
Menurut Rosan, pengalihan 12 persen saham ini menjadi pencapaian penting karena dilakukan tanpa biaya sama sekali alias free of charge. Ia menyebut hal tersebut sebagai hasil dari strategi negosiasi yang panjang antara pemerintah Indonesia, PT Danantara, dan Freeport-McMoRan. Rosan meyakini keberhasilan itu akan semakin memperkuat posisi Indonesia dalam kepemilikan tambang raksasa Freeport di Papua.
Indonesia sebelumnya telah menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sejak 2018 melalui divestasi besar yang dijalankan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), yang kini tergabung dalam holding pertambangan MIND ID.
Saat itu, pemerintah mengucurkan dana puluhan miliar dolar AS untuk mengambil alih mayoritas kepemilikan. Tambahan 12 persen saham kali ini akan semakin menegaskan kendali Indonesia terhadap salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia. Divestasi 2018 sendiri menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya setelah lebih dari 50 tahun beroperasi, Freeport akhirnya berada di bawah kendali mayoritas Indonesia.
Dengan tambahan saham yang tengah difinalisasi, pemerintah akan memiliki ruang lebih besar dalam menentukan arah pengelolaan, baik dari sisi bisnis, kontribusi ke negara, maupun hilirisasi produk tambang.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas menekankan bahwa pengalihan saham tersebut belum bisa disebut final sebelum ditandatangani secara resmi.
“Saya baru bisa bilang sudah final kalau memang sudah disepakati dan ditandatangani,” kata Tony. Ia menambahkan, dalam beberapa waktu terakhir fokus manajemen Freeport juga tersita pada penanganan darurat akibat longsor di Tambang Bawah Tanah Grasberg Block Cave yang menewaskan sejumlah pekerja. Karena itu, detail mengenai saham belum bisa ia komentari lebih jauh.
Bagi pemerintah, tambahan kepemilikan ini bukan sekadar soal saham, melainkan juga menyangkut kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya alam strategis.
Dengan mayoritas kendali, Indonesia diharapkan bisa lebih leluasa menentukan arah hilirisasi mineral, memperbesar kontribusi terhadap penerimaan negara, dan meningkatkan manfaat langsung bagi perekonomian nasional. Pemerintah juga menilai langkah ini sejalan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya industrialisasi berbasis sumber daya alam untuk memperkuat daya saing ekonomi.
Jika penandatanganan terealisasi dalam waktu dekat, Indonesia tidak hanya memperkokoh posisinya sebagai pemegang kendali utama Freeport, tetapi juga semakin menegaskan komitmen untuk menguasai aset-aset tambang strategis bernilai tinggi.
“Kesempatan prinsipnya sudah tercapai, sekarang tinggal menunggu formalitas akhir,” pungkas Rosan.
