Kepastian hukum atas kawasan Meikarta akhirnya menjadi titik terang setelah bertahun-tahun dibayangi persoalan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan proyek properti di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berstatus clean and clear. Penegasan itu segera direspons pemerintah. Mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) langsung menggeber pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan tersebut.
Sejumlah kalangan masyarakat menilai langkah cepat pemerintah ini sejalan dengan mandat Presiden Prabowo agar negara hadir nyata menjawab kebutuhan dasar rakyat. Kepastian hukum dari KPK dipandang sebagai fondasi penting agar agenda besar perumahan rakyat tidak terus tertahan oleh keraguan dan polemik masa lalu.
Presiden Prabowo sudah sangat jelas mengarahkan agar program perumahan rakyat dipercepat dan tidak ragu selama dasar hukumnya kuat. Ketika KPK menyatakan Meikarta clean and clear, itu menjadi momentum bagi negara untuk bergerak.
Kepastian hukum Meikarta diperoleh setelah Menteri PKP Maruarar Sirait bertemu langsung dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Rabu sore, 21 Januari 2026. Dalam pertemuan itu, Maruarar—yang akrab disapa Ara—secara khusus meminta penegasan status hukum kawasan Meikarta sekaligus arahan pencegahan korupsi sebelum pembangunan rusun subsidi dimulai.
Ara menegaskan, langkah yang ia ambil merupakan bagian dari menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto agar program 3 juta rumah tidak terhambat oleh persoalan nonteknis, terutama ketidakpastian hukum.
“Kami bekerja mengikuti arahan Presiden Prabowo agar pembangunan perumahan rakyat dipercepat, tetapi tetap taat hukum dan bersih. Karena itu kami datang ke KPK. Alhamdulillah, KPK menyatakan tidak ada masalah hukum terhadap Meikarta. Jadi, kita gas pembangunan rusun subsidi untuk MBR,” ujar Ara.
Ara menilai kepastian dari KPK bukan hanya penting bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat calon penghuni, perbankan, dan pengembang. Tanpa kejelasan hukum, kata dia, program perumahan berisiko stagnan dan justru merugikan rakyat kecil yang sangat membutuhkan hunian layak.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa perkara suap perizinan pembangunan Meikarta yang mencuat beberapa tahun lalu telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Dalam penanganan perkara tersebut, KPK tidak melakukan penyitaan terhadap satu unit pun rumah susun.
“Perkara Meikarta sudah inkracht dan KPK tidak menyita satu pun unit rumah susun. Dalam konteks penindakan, status Meikarta clean and clean,” ujar Budi.
Penegasan ini, menurut Budi, menjadi dasar bagi pemerintah untuk memanfaatkan kawasan Meikarta dalam program strategis nasional, termasuk penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. KPK, kata dia, mendukung optimalisasi aset selama dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.
Dalam audiensi tersebut, Ara didampingi sejumlah pejabat yang memiliki latar belakang kuat di bidang pengawasan dan penegakan hukum, antara lain Staf Ahli Menteri PKP Pahala Nainggolan, mantan Deputi Pencegahan KPK; Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman, mantan pejabat Kejaksaan Tinggi Bengkulu; serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho. Ara menyebut komposisi ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah menjalankan arahan Presiden Prabowo untuk membangun dengan tata kelola yang bersih.
“Kami bahkan meminta pendampingan KPK agar seluruh proses, dari perencanaan sampai pelaksanaan, sesuai aturan. Arahan Presiden jelas: pembangunan harus cepat, tapi tidak boleh melanggar hukum,” kata Ara.
Usai pertemuan dengan KPK, Ara dijadwalkan bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Bandung, untuk memastikan verifikasi lanjutan proyek rusun subsidi tersebut. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah agar proyek berjalan tanpa hambatan administratif.
“Besok saya bertemu Gubernur Jawa Barat untuk verifikasi lanjutan. Ini bagian dari memastikan proyek ini solid dari hulu ke hilir,” ujarnya.
Proyek rusun subsidi tersebut direncanakan dibangun di atas lahan sekitar 20 hektare di kawasan Meikarta yang disiapkan oleh Lippo Group. Kawasan ini diproyeksikan menjadi salah satu penopang utama program 3 juta rumah yang menjadi agenda strategis Presiden Prabowo Subianto, khususnya di wilayah perkotaan dan kawasan industri.
Ara mencatat, sepanjang 2025 pemerintah berhasil membangun 278.800 unit rumah subsidi, tertinggi sepanjang sejarah. Angka ini melonjak dibandingkan 229 ribu unit pada 2023. Pada 2026, sesuai arahan Presiden, fokus pembangunan diarahkan pada rusun subsidi di kawasan perkotaan yang padat dan strategis.
“Di kawasan industri seperti Cikarang, rumah tapak semakin tidak terjangkau. Rusun subsidi adalah solusi yang realistis dan berkeadilan,” kata Ara.
Sejumlah masyarakat berharap konsistensi pengawasan tetap dijaga agar distribusi rusun subsidi benar-benar tepat sasaran. Mereka menilai arahan Presiden sudah berada di jalur yang tepat dan kini bergantung pada pelaksanaan di lapangan.
Dengan kepastian hukum dari KPK dan dorongan kuat dari Presiden Prabowo, pemerintah kini berupaya menutup bab lama Meikarta yang sarat kontroversi dan membuka lembar baru sebagai kawasan hunian rakyat. Tantangannya masih besar, namun proyek ini menjadi simbol bahwa dengan kepemimpinan yang tegas, kepastian hukum, dan pengawasan antikorupsi, negara mampu menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan dasar masyarakat.
