Cikarang — Hujan yang mengguyur kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis, 29 Januari 2026, tak menghalangi langkah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk turun langsung ke lapangan. Mengenakan jaket lapangan dan sepatu bot, Ara—sapaan Maruarar—menerjang hujan demi mengawal dimulainya pembukaan lahan (land clearing) pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan tersebut.
Ara tiba di lokasi sekitar pukul 11.20 WIB. Ia didampingi Kepala Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut hadir meninjau area yang akan dibuka. Meski hujan masih turun, Ara bersama Heru menyusuri lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan rusun subsidi sebelum memberikan paparan kepada awak media.
“Hari ini kami mulai proses land clearing untuk rusun subsidi Meikarta,” kata Ara di lokasi. Ia menyebutkan, pembukaan lahan untuk satu kawasan ditargetkan rampung dalam waktu satu hingga dua minggu, sebelum masuk ke tahap pembangunan struktur.
Menurut Ara, kehadirannya secara langsung di lapangan merupakan bentuk keseriusan pemerintah memastikan proyek rusun subsidi berjalan sesuai rencana. Ia menegaskan, pembangunan hunian rakyat di Meikarta tidak lagi berada pada tahap perencanaan, melainkan sudah masuk fase awal pelaksanaan.
Proyek rusun subsidi di Meikarta, kata Ara, merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar program perumahan rakyat dipercepat, khususnya di kawasan perkotaan dan industri yang memiliki kebutuhan hunian tinggi. Pemerintah ingin memastikan pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian layak yang dekat dengan pusat aktivitas ekonomi.
Sebelumnya, Ara telah menyampaikan bahwa rencana pembangunan rusun subsidi di Meikarta dibahas langsung bersama pihak pengembang dan pemangku kepentingan terkait. Pembahasan itu melibatkan jajaran pemerintah pusat, termasuk Satgas Perumahan.
“Rencana ini sudah dibicarakan secara matang, dan tahun ini pembangunan rusun subsidi untuk rakyat di Meikarta sudah dimulai,” ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, 15 Januari 2026.
Ara menilai kawasan Meikarta memiliki keunggulan strategis karena berada di jantung kawasan industri Cikarang. Selama ini, banyak pekerja harus menempuh jarak jauh atau mengeluarkan biaya sewa tinggi untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.
“Lahannya sudah siap, dan dari sisi permintaan sangat besar. Di kawasan ini kebutuhan hunian luar biasa, terutama untuk pekerja industri,” kata Ara.
Pembangunan rusun subsidi di Meikarta juga menjadi prioritas Kementerian PKP pada 2026. Ara sebelumnya menegaskan bahwa Meikarta menjadi lokasi pertama pembangunan rusun subsidi setelah pemerintah memperoleh kepastian hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya berani menyampaikan setelah mendapatkan clearance dari KPK, bahwa tidak ada masalah hukum untuk memulai pembangunan rusun subsidi di Meikarta,” kata Ara saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, 21 Januari 2026.
Untuk memastikan kelancaran proyek, Ara melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah. Ia menyebutkan telah bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk membahas berbagai kebijakan dan perizinan daerah yang berkaitan dengan pembangunan rusun subsidi.
Sementara itu, Kepala BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan target pembangunan rusun subsidi di Meikarta mencapai 100 ribu unit. Proyek ini akan dibangun di dua lokasi dengan total luas lahan sekitar 20 hektare.
“Targetnya 100 ribu unit. Lahan yang disiapkan sudah clean and clear. Sertifikat Hak Guna Bangunan hampir seluruhnya selesai,” kata Heru.
Heru menjelaskan, rusun subsidi tersebut dirancang dengan dua pilihan tipe unit. Tipe pertama adalah satu kamar tidur dengan luas sekitar 25 meter persegi. Tipe kedua adalah dua kamar tidur dengan luas sekitar 37 meter persegi. Skema ini disiapkan untuk menyesuaikan kebutuhan berbagai segmen masyarakat berpenghasilan rendah.
Harga jual rusun subsidi masih dalam tahap penghitungan. Menurut Heru, harga akan disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi. Untuk wilayah Cikarang yang masuk Kabupaten Bekasi, harga acuan konstruksi diperkirakan sekitar Rp 13 juta per meter persegi.
Tenaga Ahli Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Pahala Nainggolan, menambahkan bahwa pembangunan rusun subsidi di Meikarta dapat mencapai hingga 36 tower. Dengan skema tersebut, total unit yang dibangun bisa menembus angka 100 ribu unit.
“Kalau 36 tower, kapasitasnya bisa sampai 100 ribu unit. Karena itu kementerian berkepentingan agar proyek ini segera direalisasikan,” kata Pahala.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memastikan bahwa lahan Meikarta tidak termasuk objek sitaan KPK. Meski kawasan tersebut sempat terseret kasus suap perizinan pembangunan, perkara itu telah berkekuatan hukum tetap.
“Perkara suap izin pembangunan Meikarta sudah inkrah, dan dalam proses penyidikannya KPK tidak melakukan penyitaan terhadap satu unit pun rumah susun Meikarta,” ujar Budi.
Langkah cepat pemerintah ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, terutama pekerja berpenghasilan rendah di kawasan industri Cikarang. Sejumlah pekerja menilai kehadiran hunian terjangkau di dekat tempat kerja akan mengurangi beban biaya sewa dan transportasi yang selama ini menyedot penghasilan mereka.
“Kalau rusun subsidi ini benar-benar terwujud, itu akan sangat membantu pekerja seperti kami,” ujar seorang pekerja di kawasan industri Cikarang.
Dimulainya proses land clearing di tengah hujan menjadi penanda bahwa proyek rusun subsidi Meikarta telah bergerak dari tahap kebijakan ke tahap implementasi. Pemerintah berharap proyek ini dapat menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di kawasan industri yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
