Indonesiafinance.id, Jakarta-Suasana ruang rapat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin pagi (6/10), terasa lebih sibuk dari biasanya.
Sejumlah kepala daerah hadir untuk mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi. Agenda penting sudah disiapkan: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan memaparkan kondisi keuangan daerah sekaligus arah kebijakan pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan fiskal nasional.
Namun, menjelang pagi, agenda itu berubah. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, mengabarkan bahwa Purbaya tak bisa hadir. Menteri Keuangan mendapat tugas mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Bangka Belitung.
“Rencananya pagi ini akan diisi langsung oleh Menteri Keuangan berkaitan dengan hal ikhwal keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Namun tadi malam, sekitar pukul 12, ada pemberitahuan bahwa Pak Mendagri harus mendampingi Presiden di Bangka Belitung,” kata Tomsi di hadapan peserta rapat.
Tomsi menegaskan, paparan Purbaya bukan dibatalkan, melainkan dijadwalkan ulang dalam pekan yang sama. “Apakah Rabu atau Kamis, masih akan dipastikan,” ujarnya.
Materi yang akan disampaikan Purbaya menjadi perhatian banyak kepala daerah. Pasalnya, peran pemerintah daerah kini kian krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya pengendalian inflasi dan optimalisasi belanja daerah. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, hingga Agustus 2025 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp321,6 triliun atau 1,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu menandai tekanan fiskal yang harus dikelola secara hati-hati.
Dalam konferensi pers APBN KiTa dua pekan lalu, Purbaya menekankan pentingnya disiplin fiskal di tengah perlambatan penerimaan negara. Ia mengingatkan, peran daerah dalam mempercepat realisasi belanja dan menjaga daya beli masyarakat sangat menentukan arah pertumbuhan ekonomi nasional. “Daerah harus menjadi garda depan. Belanja yang tepat sasaran akan menjadi penopang stabilitas,” ujar Purbaya kala itu. Karena itulah, kehadirannya di forum kepala daerah pekan ini dinilai strategis. Selain membahas mekanisme transfer ke daerah, ia diperkirakan akan menyinggung sinergi pusat-daerah dalam program prioritas, mulai dari pengendalian inflasi pangan hingga pembangunan infrastruktur dasar.
Absennya Purbaya pada rapat Kemendagri Senin pagi tak lepas dari agenda Presiden. Prabowo Subianto bersama rombongan menteri Kabinet Merah Putih melakukan kunjungan kerja ke Bangka Belitung. Fokusnya adalah peninjauan PT Timah Tbk dan pembahasan tata kelola pertambangan timah nasional. Kunjungan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat hilirisasi mineral sekaligus memberantas praktik pertambangan ilegal. Kehadiran sejumlah menteri, termasuk Mendagri Tito Karnavian, membuat agenda paparan Menkeu ke kepala daerah harus diundur.
Meski demikian, rapat pengendalian inflasi di Kemendagri tetap berlangsung. Sejumlah instansi melaporkan perkembangan terbaru, termasuk evaluasi program pembangunan tiga juta rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat. Agenda berjalan meski tanpa kehadiran Menkeu, dengan catatan bahwa pengarahan akan segera menyusul.
Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Agus Pramusinto, pengarahan Purbaya ke kepala daerah bukan sekadar formalitas.
“Di tengah kondisi defisit APBN, daerah dituntut lebih mandiri dalam mengelola fiskal. Koordinasi pusat-daerah menjadi kunci agar kebijakan ekonomi tidak jalan sendiri-sendiri,” kata Agus ketika dihubungi Tempo. Ia menilai, belanja daerah kerap belum efektif, terutama karena lambatnya realisasi anggaran. Padahal, percepatan belanja bisa menjadi bantalan pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus mengurangi tekanan inflasi. “Menkeu pasti akan menekankan hal itu. Kepala daerah perlu diberi pemahaman bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan secara tepat dapat mengurangi beban pusat,” tambahnya.
Sejak dilantik sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih, Purbaya Yudhi Sadewa dikenal lugas dalam menyampaikan kondisi fiskal negara. Ia beberapa kali menyinggung soal efisiensi anggaran, termasuk rencana pemangkasan program yang serapannya rendah. Baru-baru ini, Purbaya juga menanggapi permintaan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait tambahan anggaran untuk program Mangrove Blue Carbon (MBG). “Kalau tidak terserap, kita akan potong,” ujarnya kala itu. Sikap tegas ini memberi sinyal bahwa pemerintah pusat ingin menertibkan tata kelola anggaran, termasuk di level daerah.
Di sisi lain, Presiden Prabowo mendorong pembangunan berbasis kesejahteraan rakyat, mulai dari ketahanan pangan hingga industrialisasi. Untuk itu, pemerintah daerah dipandang sebagai ujung tombak. Tanpa sinergi, target pertumbuhan ekonomi nasional sulit tercapai. Sejumlah kepala daerah menyatakan siap menanti pengarahan Purbaya. Bagi mereka, materi yang akan disampaikan Menkeu penting sebagai panduan dalam menyusun strategi fiskal daerah. Apalagi, tantangan di lapangan cukup kompleks: harga pangan yang fluktuatif, keterbatasan pendapatan asli daerah, hingga kebutuhan investasi infrastruktur.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya juga sudah memastikan Purbaya akan hadir dalam rapat koordinasi awal Oktober. “Beliau berkenan hadir pada awal bulan depan,” kata Tito seusai bertemu Menkeu di kantor Kementerian Keuangan, Senin (22/9). Kini, para kepala daerah tinggal menunggu jadwal ulang yang dipastikan berlangsung pekan ini.
Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, arahan dari Menteri Keuangan dipandang sebagai panduan penting. “Keuangan daerah tidak bisa dipisahkan dari keuangan negara. Apa yang terjadi di pusat akan berimbas ke daerah, begitu pula sebaliknya,” ujar Agus Pramusinto. “Karena itu, pengarahan Purbaya bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya menjaga keseimbangan fiskal nasional.”
