Indonesiafinance.id, Jakarta– Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan dukungan terhadap gagasan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia untuk mengutamakan pemanfaatan gas bumi bagi kebutuhan dalam negeri.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional.
“Kemenperin mendukung arahan Presiden untuk mengutamakan kepentingan nasional, termasuk gagasan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi agar gas bumi diutamakan bagi kebutuhan dalam negeri. Kami akan berkoordinasi agar industri mendapat porsi pasokan yang memadai, terutama di Jawa bagian barat dan Lampung yang saat ini paling membutuhkan,” kata Sarmuji dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2026).
Sarmuji menjelaskan, gas bumi memiliki peran penting bagi industri nasional, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku. Industri pupuk dan petrokimia menggunakan gas sebagai bahan baku utama, sedangkan industri seperti keramik, kaca, dan baja membutuhkan pasokan energi yang stabil dengan harga kompetitif.
Kebutuhan gas industri saat ini masih tinggi. Data Kemenperin mencatat realisasi pasokan gas dengan skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di wilayah Jawa Bagian Barat berada di kisaran 65,69 persen pada 2025.
“Masih ada ruang yang perlu diisi. Karena itu, setiap tambahan pasokan gas di dalam negeri adalah peluang untuk memperkuat daya saing industri, menjaga utilisasi pabrik, dan melindungi lapangan kerja,” ujarnya.
Pengutamaan gas bumi untuk kebutuhan domestik, katanya, sejalan dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), yang mengarahkan pengurangan ekspor gas bumi secara bertahap dan penyerapannya di dalam negeri, termasuk oleh industri.
Sarmuji juga menekankan bahwa penguatan pasokan dalam negeri adalah proses bertahap. Kemenperin akan terus bekerja bersama Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi, Kementerian ESDM, dan para pemangku kepentingan untuk menjaga kepastian pasokan dan harga gas bagi industri yang sudah beroperasi saat ini.
“Hilirisasi membutuhkan industri yang kuat, dan industri yang kuat membutuhkan energi serta bahan baku yang terjamin. Di situlah Kemenperin akan mengambil peran,” jelas dia.
